TIMES KALTIM, JAKARTA – Kementerian Investasi/BKPM menetapkan target ambisius untuk realisasi investasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.900 hingga Rp2.000 triliun, meningkat sekitar 16 persen dari target tahun 2024. Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa untuk mencapai target investasi 2025 ini, pemerintah akan mengkonsolidasikan berbagai kebijakan yang sebelumnya terpisah.

Dalam acara Central Banking Services Festival 2024 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Jakarta pada Rabu (28/8/2024), Yuliot menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada empat pilar utama: kebijakan investasi, kebijakan industri, kebijakan keuangan, dan kebijakan perdagangan. Integrasi dari keempat pilar ini diharapkan dapat memperkuat daya saing investasi Indonesia.

Untuk kebijakan investasi, Yuliot menyoroti pentingnya penyederhanaan perizinan usaha, penawaran insentif yang lebih kompetitif, serta penyesuaian kebijakan dengan perkembangan global, termasuk implementasi pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT). 

Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk untuk menarik minat investor. Yuliot juga menekankan perlunya integrasi kebijakan industri, termasuk program hilirisasi, untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. “Kita harus memastikan bagaimana kelancaran arus barang dari impor atau ekspor, karena kalau terlalu banyak barrier akan menghambat kegiatan investasi,” ungkapnya.

Pada sektor keuangan, dukungan dari lembaga keuangan menjadi krusial dalam menunjang investasi. Pemerintah akan memetakan dan mengintegrasikan kebijakan keuangan untuk memastikan dukungan yang optimal.

Sedangkan untuk kebijakan perdagangan, Yuliot menekankan pentingnya menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan meminimalkan hambatan dalam arus barang impor dan ekspor. Hambatan yang berlebihan dapat menghalangi investasi, sehingga kelancaran arus barang menjadi prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara kedua lembaga dalam meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)