TIMES KALTIM, JAKARTA – Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, pada Selasa (27/8/2024) mengumumkan penangguhan hubungan dengan kedutaan besar Amerika Serikat dan Kanada di Meksiko.

Langkah ini diambil Presiden Meksiko sebagai respons atas kritik dari kedua negara terkait reformasi yudisial kontroversial yang diusulkan oleh pemerintah Meksiko, yang dipandang sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Lopez Obrador menegaskan bahwa penangguhan ini akan berlaku tanpa batas waktu hingga masalah tersebut diselesaikan dan kedua negara menunjukkan sikap yang lebih menghormati kedaulatan Meksiko. "Mereka perlu belajar menghormati kedaulatan Meksiko. Ini bukan masalah sepele karena kami tidak akan memberikan nasihat tentang apa yang benar dan salah. Jadi, kami ingin mereka bersikap hormat," ujar Lopez Obrador.

Reformasi yudisial yang diusulkan oleh Lopez Obrador melibatkan pemilihan Hakim Agung dan Hakim Pengadilan Tinggi melalui pemungutan suara langsung dari rakyat, yang telah menuai kekhawatiran dari berbagai pihak.

Pekan lalu, Duta Besar AS untuk Meksiko, Ken Salazar, menyatakan bahwa reformasi ini berpotensi merusak demokrasi di Meksiko. Kritik serupa datang dari Duta Besar Kanada untuk Meksiko, Graeme C. Clark, yang menyampaikan kekhawatiran investor Kanada mengenai dampak reformasi tersebut terhadap iklim investasi.

Selain itu, Kamar Dagang Amerika dan Kamar Dagang Kanada di Meksiko juga menyuarakan ketidakpastian yang diciptakan oleh reformasi ini, yang dianggap mengancam kepercayaan investor. Lopez Obrador mengecam pernyataan para duta besar tersebut, menyebutnya tidak demokratis dan memalukan. Ia juga menuntut permintaan maaf dan klarifikasi sebagai syarat untuk mengakhiri penangguhan hubungan diplomatik ini.

Presiden Meksiko menegaskan bahwa penghentian hubungan ini hanya berlaku untuk kedutaan besar, bukan terhadap pemerintah AS dan Kanada secara keseluruhan. "Selama saya masih di sini, kami tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap kedaulatan kami," tegasnya. (*)