TIMES KALTIM, BONTANG – Menghadapi kendala jaringan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menghambat pencairan anggaran, Pemkot Bontang mempertimbangkan opsi pencairan manual sebagai langkah antisipasi. 

Saat ini, Pemkot Bontang mencatat sisa anggaran sebesar Rp1 triliun yang belum terserap salah satunya akibat terhambatnya sistem pencairan berbasis digital ini.

Kepala Bapperida Bontang, Amiruddin Syam, menjelaskan gangguan jaringan pada SIPD menyebabkan sejumlah proyek tertunda pembayarannya. 

“Kendala ini bukan hanya terjadi di Bontang, tetapi juga dialami daerah lain di Kalimantan Timur. Karena itu, serapan anggaran kami menurun drastis,” ujarnya.

Guna mengatasi situasi tersebut, Pemkot Bontang mulai mempersiapkan pencairan manual sebagai alternatif jika permasalahan jaringan SIPD tak kunjung terselesaikan. 

Meski begitu, Amiruddin menegaskan langkah ini merupakan opsi terakhir dan harus mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi hingga Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan opsi manual, kami harap dapat mempercepat penyerapan anggaran yang selama ini tertunda,” ungkapnya. 

Pemkot Bontang berharap hambatan pada SIPD ini segera teratasi, sehingga anggaran dapat diserap optimal untuk mendukung pembangunan daerah. (*)