TIMES KALTIM, JAKARTA – Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan internal dan upaya pencegahan korupsi, Kementerian Kebudayaan RI (Kemenbud RI) meluncurkan aplikasi antifraud dan e-audit.

Aplikasi tersebut merupakan wujud upaya yang sistematis, berkelanjutan serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dari Kemenbud RI untuk memperkuat integritas internal.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa peluncuran aplikasi anti-fraud dan e-audit merupakan langkah konkret Kemenbud sebagai kementerian baru untuk memperkuat integritas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Yang paling penting adalah bagaimana sejak awal (pemberantasan korupsi) ini dilaksanakan, yakni dimulai dari pencegahan," ujar Fadli Zon dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menbud Fadli Zon memberikan penamaan pada kedua aplikasi tersebut yakni SAMAN (Sistem Manajemen Anti-Fraud) untuk aplikasi anti-fraud dan BIMA (Basis Informasi Manajemen Audit) untuk aplikasi e-audit.

Ia menjelaskan, kedua aplikasi tersebut dirancang untuk mendeteksi langsung modus kecurangan dan mendorong transformasi pengawasan dari pendekatan administratif menuju pengawasan modern yang berbasis data, teknologi, dan analisis risiko.

Ke depannya, diharapkan pengawasan tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai solusi strategis dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan sejak awal dengan memanfaatkan adaptasi digital agar program tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak yang besar.

Menurutnya, harus ada langkah dan formula baru terkait memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Aplikasi SAMAN dan BIMA dirancang untuk memastikan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program Kementerian Kebudayaan berjalan secara transparan, terukur, dan dapat diaudit," katanya.

Fadli Zon mengapresiasi Inspektorat Jenderal Kemenbud RI yang telah membangun kedua aplikasi ini dalam waktu kurang dari satu tahun, dan menjadi yang pertama di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian di Indonesia. (*)