TIMES KALTIM, BANTUL – Ribuan tenaga honorer non-ASN dari berbagai daerah dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada 10–11 Juni 2025.

Aksi ini merupakan bentuk desakan agar pemerintah segera memberikan kejelasan pengangkatan, terutama bagi honorer kategori R2 dan R3.

Ketua DPD Non ASN Bantul, Muhammad Bregas Ismulah, menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak yang dilindungi undang-undang. Namun, ia mengingatkan agar peserta aksi tetap menjaga etika selama berunjuk rasa.

"Silakan R2 dan R3 berunjuk rasa, tapi tetap jaga marwah. Jangan arogan dan jangan saling merugikan. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan juga harus dijaga, supaya bisa mendapat respon positif dari pemerintah," ujarnya, Sabtu (8/6/2025).

Bregas menjelaskan bahwa bagi honorer R2 dan R3 sebenarnya sudah ada jaminan regulasi. Mereka yang telah lulus pada gelombang pertama saat ini sedang menunggu Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Sementara honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan formasi akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.

"Kita berpikir positif. Paruh waktu ini kemungkinan akan dibarengkan dengan pengangkatan gelombang kedua secara serentak. Kalau mengacu pada timeline, maksimal Oktober 2025 sudah selesai dan proses peralihan ke paruh waktu akan berjalan," paparnya.

Di Kabupaten Bantul sendiri, lanjut Bregas, jumlah tenaga honorer non-ASN masih sekitar 1.000 orang, tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sisanya masuk dalam kategori R4. Meski demikian, honorer di Bantul tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa di Jakarta. (*)