TIMES KALTIM, BONTANG – Motivasi dan apresiasi dari masyarakat terkait pembangunan dominan datang dari peserta Dialog Rakyat yang digelar oleh Anggota DPRD Kaltim Kaharudin Jafar di Hotel Raodah, Senin (29/4/2024).

Giat untuk pertama kalinya digelar oleh legislator Provinsi Kaltim itu antusias dimanfaatkan masyarakat yang hadir untuk menyampaikan saran dan usulan. 

Adalah Mansur, salah seorang tokoh masyarakat Loktuan yang menyampaikan perlunya optimalisasi bantuan keuangan provinsi kepada Kota Bontang untuk setiap nomenklatur yang tidak menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. 

Ia menyebut, misalnya, dalam aspek pariwisata. Aspek ini bagi Bontang sedang dalam titik keseriusan tinggi. Menurutnya potensi wisata Bontang terbesar ada di lautan. Sedangkan lautan dalam wilayah kewenangan provinsi. 

“Kasihan kita lihat Pulau Beras Basah begitu gitu aja, tidak ada perkembangan signifikan, ya itu karena kewenangannya ada di provinsi padahal potensial,” ucapnya.

Senada dengan Mansur, warg lainnya M Kusnadi juga membeber kewenangan provinsi di bidang perikanan yang linier dengan sektor kelautan. 

Pria asal Loktuan ini menyebut dengan luas 70 persen wilayah lautan, Bontang memiliki potensi perikanan. Kehidupan nelayan menjadi primadona bagi sebagian masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. 

Sehingga, menurutnya, perlu dimaksimalkan kehadiran pemerintah dalam membantu dan mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan yang ada di Kota Bontang. 

“Kewenanangan penanganan wilayah yang masuk ke provinsi, nelayan merasakan akses yang tersekat dan tidak semulus dalam kewenangan kota, kami berharap bapak bisa membantu mempermudah akses mereka,” jelasnya.

Anggota DPRD Kaltim Kaharudin Jafar meyakinkan jika usulan ini akan dirinya evaluasi dan sampaikan kepada instansi terkait di provinsi Kaltim. 

Ia pun kini berupaya agar adanya alokasi kebijakan anggaran yang bisa optimal sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata serta kelautan dan perikanan. 

“Insya Allah kita maksimalkan untuk dibawa ke dalam rapat bersama instansi terkait nantinya, ini jadi bahan evaluasi dan perhatian penting, apalagi kita sedang galakan Bontang paska migas,”ungkap Anggota DPRD Kaltim ini. (*)