TIMES KALTIM, JAKARTA – Mantan Presiden Korsel (Korea Selatan), Moon Jae-in menyatakan bahwa apa yang dilakukan Presiden Yoon Suk-yeol  sangat memalukan.

Moon juga menyesal, saat menjabat dulu,  ia pada tahun 2019 menunjuk Yoon Suk-yeol sebagai Jaksa Agung, sebuah langkah yang justru membuka jalan bagi kebangkitan Yoon menuju bintang politik dan menjadi presiden.

Dalam sebuah wawancara langka yang diterbitkan pada hari Senin, seperti dilansir The Korea Times, Moon yang kritis terhadap pemerintahan Yoon, mengakui bahwa penunjukan tersebut memainkan peran dalam pembentukan pemerintahan Yoon.

"Ada banyak hal yang saya sesali selama proses (pengangkatan), tetapi pada akhirnya, fakta bahwa pemerintahan kami mengarah pada pembentukan pemerintahan Yoon Suk-yeol adalah sesuatu yang tidak dapat kami hindari," ujar Moon.

. Tentu saja, saya memikul tanggung jawab terbesar untuk itu. Saya dengan tulus menyesalkan segala tekanan yang ditimbulkan kepada publik," kata Moon dalam sebuah wawancara dengan The Hankyoreh, surat kabar harian berhaluan kiri-tengah di Korea.

Wawancara itu menandai penampilan di media resmi pertama mantan presiden liberal tersebut sejak ia menyerahkan kekuasaan kepada Yoon pada Mei 2022.

Moon mengungkapkan rasa malu dan sedih saat ia menyaksikan persidangan pemakzulan yang sedang berlangsung, di mana Yoon Suk-yeol tetap teguh pada keyakinannya, bahwa mendeklarasikan darurat militer adalah keputusan yang sah dalam kewenangan kepresidenannya.

"Jika memang ada rasa tanggung jawab, bukankah seharusnya presiden mengakuinya dan bekerja sama untuk segera menstabilkan negara? Sikapnya yang hanya berusaha bertahan hidup sungguh memalukan sekaligus menyedihkan," tegas Moon.

Yoon Suk-yeol  menghadapi krisis politik besar menyusul keputusannya untuk mengumumkan darurat militer akhir tahun lalu.

Saat ini ia tengah menjalani sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi dan sedang dalam penyelidikan kriminal atas tuduhan pengkhianatan.

"Sebelum mendeklarasi darurat militer, pemerintahan Yoon sudah berkinerja buruk. Saya merasa sangat menyesal telah menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang seperti itu. Dan sekarang, dengan mosi pemakzulan dan krisis darurat militer, tingkat perasaan ini tak terlukiskan," kata Moon.

Saat menjabat sebagai presiden, Moon menunjuk Yoon sebagai jaksa agung dalam upayanya mereformasi penuntutan negara, yang sering dikritik karena menggunakan kekuatan investigasi yang berlebihan.

Saat itu, Yoon, yang menjabat sebagai kepala jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, sempat menarik perhatian publik atas perannya dalam kasus-kasus besar, termasuk penyelidikannya terhadap skandal penyuapan mantan Presiden Park Geun-hye, yang akhirnya menyebabkan pemakzulannya.

Moon menjelaskan, bahwa di antara keempat kandidat yang terpilih untuk posisi jaksa agung, Yoon Suk-yeol adalah satu-satunya yang menyatakan dukungan terhadap reformasi penuntutan.

Meskipun pendapat tentang Yoon terbagi di antara para pembantu Moon, beberapa menunjuk pada sifat pemarah dan kecenderungannya untuk mengelilingi dirinya dengan para loyalis, namun waktu itu Moon melihat  komitmen kuat Yoon Suk-yeol melakukan reformasi sebagai alasan utama pengangkatannya.

Namun, ini ternyata menjadi salah satu kesalahan perhitungan politik terbesar Moon.

Hubungan Moon dengan Yoon pun memburuk dengan cepat setelah ia diangkat sebagai jaksa agung. Khususnya, penyelidikan ekstensif yang dilakukan jaksa terhadap Cho Kuk, yang saat itu menjabat sebagai menteri kehakiman dan sekutu dekat Moon.

Yoon kemudian mengundurkan diri pada Maret 2021.

Bentrokan publik antara jaksa agung dengan pemerintahan liberal mendorongnya menjadi bintang baru dalam blok konservatif.

Tak lama setelah pengunduran dirinya, sebagai pendatang baru di dunia politik ini Yoon mengamankan nominasi presiden dari Partai Kekuatan Rakyat yang saat itu beroposisi pada bulan Juli 2021 dan terus memenangkan kursi kepresidenan pada bulan Maret 2022 dengan selisih suara yang tipis.

"Saya benar-benar tercengang, benar-benar terkejut," kata Moon saat ditanya tentang pernyataan darurat militer Yoon.

"Meskipun darurat militer mungkin masih berlaku dalam hukum tata negara, pada kenyataannya, darurat militer hanyalah peninggalan masa lalu, sesuatu yang seharusnya ada di museum. Gagasan untuk menerapkannya di abad ke-21 dan menggunakannya untuk melawan rakyat,  dapatkah seseorang mempertimbangkannya dengan serius?" katanya.

Moon mengacu pada periode pemerintahan militer di Korea, terutama di bawah rezim otoriter mantan pemimpin Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan selama tahun 1960-an hingga 1980-an.

Mantan presiden Korsel, Moon Jae-in  mengungkapkan rasa malu dan sedihnya saat ia menyaksikan persidangan pemakzulan yang sedang berlangsung, di mana Yoon Suk-yeol tetap teguh pada keyakinannya bahwa mendeklarasikan pemerintahan darurat militer adalah keputusan sah dalam kewenangan kepresidenannya. (*)