TIMES KALTIM, BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menyayangkan Tingginya angka pengangguran di Kota Bontang. Ia pun mempertanyakan ada yang salah dalam kebijakan yang sudah diambil.

Sebutan Kota industri bagi Kota Bontang seakan sulit dipercaya jika kini menjadi pengangguran yang tertinggi di Kaltim. Mestinya kata Agus Haris Bontang banyak memproduksi kesempatan kerja.

Diketahui pada 2021 data BPS merilis pengangguran terbuka di Kota Bontang mencapai sekitar 9,92 Persen. Terhitung pengangguran telah mencapai 8.935 orang. Angka itu meningkat dari 2019 sebanyak 7.894 orang, dan 2020 mencapai 8.700 orang yang menganggur.

“Sangat disayangkan sebenarnya, Bontang kan kecil saja wilayahnya, ditambah banyak industri di dalamnya tapi kok banyak penganggurannya, berarti ada yang keliru,” ujarnya Senin,(14/11/2022).

Mantan Ketua KNPI Bontang ini menilai penerapan peraturan daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja, dan Perda Nomer 11 Tahun 2018 terkait perlindungan Hak Pekerja Alih Daya, tidak berjalan optimal.

“Terbukti masih banyak perselisihan kita temukan, ini juga tanda bahwa penerapannya tidak maksimal realisainya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pria yang murah senyum ini melihat peluang kerja yang dibuka perusahaan juga mesti diawasi dengan ketat oleh Disnaker dalam proses rekrutmennya.

Agus Haris menegaskan, porsi 75 persen untuk tenaga kerja Bontang dan 25 persen orang luar, jika diterapkan optimal kekhawatiran pengangguran tinggi tidak akan terjadi.

"Setiap lowongan kerja yang dibuka perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Disnaker Bontang," tegasnya.

Agus Haris pun meminta pemerintah lebih keras lagi aktif menjajal potensi investasi di Kota Bontang. Anggota DPRD Bontang dari dapil Bontang Utara ini yakin jika peluang investasi di Kota Bontang masih sangat lowong. "Investor menjadi upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, terutama yang dikhususkan bagi tenaga kerja lokal," tutupnya.(*)